MAMUJU– Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat, yang digelar di Aula Andi Depu, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut merupakan tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik.
Forum dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, setelah sebelumnya diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Bapperida Prov. Sulbar. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai materi strategis turut dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2027 oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, arah kebijakan keuangan daerah oleh Kepala BPKAD, hingga arah kebijakan pendapatan daerah oleh Kepala Bapenda. Diskusi juga menghadirkan paparan terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Biro Pemkesra Murdanil menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi ruang strategis untuk memastikan program-program kesejahteraan rakyat terakomodasi secara komprehensif dalam dokumen perencanaan daerah.
“RKPD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan perlindungan sosial. Ini sejalan dengan semangat Pancadaya yang menjadi arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, Biro Pemkesra berkomitmen untuk mengawal program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita memastikan bahwa perencanaan bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Prinsip partisipatif dan kolaboratif yang ditekankan Bapak Gubernur menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak nyata,” tutup Murdanil.
Forum Konsultasi Publik ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat.(rls)
