Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Majene berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat terkait pemanfaatan aplikasi FLEKSI (Fleksibel Presensi). Pertemuan berlangsung di Kantor Diskominfo Sulbar pada Selasa (9/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo SP Kabupaten Majene, Albar Mustar, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Media, Hardiah Mustafa, serta staf Baso Kamamal.
Rombongan diterima oleh Kepala Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, Kedua pihak membahas peluang kerja sama sekaligus sinkronisasi penerapan aplikasi FLEKSI. Platform ini dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Kepala Diskominfo SP Kabupaten Majene, Albar Mustar, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan kesempatan uji coba tersebut.
“Alhamdulillah, Kadis Kominfo Provinsi memberikan dukungan kepada Kabupaten Majene untuk memanfaatkan aplikasi FLEKSI. Sistem ini akan diuji coba dan diproyeksikan penerapannya di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Majene,” ujarnya.
FLEKSI merupakan sistem presensi digital dan pemantauan kinerja ASN. Inovasi ini dirancang untuk mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Flexible Working Arrangement (FWA). Melalui platform ini, ASN wajib mencatatkan kehadiran secara elektronik sekaligus mengisi laporan aktivitas dan capaian kinerja harian.
Selain alat presensi, FLEKSI berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Pimpinan dapat memantau produktivitas pegawai secara real-time, termasuk bagi ASN yang bertugas di luar kantor. Sistem ini juga mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Keunggulan aplikasi ini terletak pada integrasi data kehadiran dengan laporan kinerja harian. Alhasil, aktivitas dan output pekerjaan pegawai dapat terdokumentasi serta dievaluasi secara lebih efektif.Pemerintah Kabupaten Majene menilai penerapan FLEKSI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan transparansi ASN. Jika uji coba berjalan optimal, sistem ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui pola kerja yang modern dan terukur.
