MAJENE, Guna mengoptimalkan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPW BPKP NKRI) Sulawesi Barat menyampaikan aspirasi konstruktif terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Majene.
Masukan ini didasari oleh adanya aspirasi masyarakat yang mengharapkan solusi jangka panjang atas penanganan ODGJ di lingkungan sekitar.
Hingga akhir Oktober 2026, tercatat ada sekitar 20 laporan warga mengenai keberadaan ODGJ yang membutuhkan penanganan intensif agar tidak telantar di ruang publik.
Pihak instansi terkait, baik Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun Dinas Sosial (Dinsos), selama ini terkendala dalam melakukan tindak lanjut penampungan akibat belum tersedianya fasilitas khusus seperti Rumah Sakit Jiwa atau shelter penanganan ODGJ di wilayah Kabupaten Majene.
Melihat kondisi tersebut, Mustajar, DPW BPKPRI yang beralamat di Jl. Sumur Tiga, Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, hadir memberikan sumbangsih pemikiran. Lembaga ini menyampaikan masukan berharga kepada pemerintah daerah agar pengadaan rumah perawatan atau fasilitas penampungan sejenis dapat segera diprioritaskan demi ketertiban umum sekaligus memberikan ruang rehabilitasi yang layak bagi ODGJ.
Gayung bersambut, masukan membangun dari lembaga pemantau ini direspons dengan sangat baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb. Pihaknya menyatakan komitmen penuh untuk mengawal aspirasi ini agar sampai ke pengambil kebijakan tertinggi.
“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya BPKP NKRI, yang selalu aktif memberikan masukan demi kebaikan bersama di Kabupaten Majene. Terkait aspirasi pengadaan fasilitas perawatan ini, Dinas Kesehatan akan berupaya maksimal dan segera menyampaikannya kepada pimpinan daerah (Bupati Majene) agar dapat diteruskan ke kementerian terkait,” ungkap Dra. Hj. Yuliani, Kamis (29/10/2026). (HGDP)