Majene – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (27/4/2026), sebagai bukti komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia hingga ke daerah.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Sulawesi Barat. Bertujuan untuk mendorong sinergitas serta kepatuhan terhadap HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha.
Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda kuliah umum di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), dan kunjungan ke kampung nelayan Baurung.
Kuliah umum di Gedung Teater Unsulbar dihadiri ribuan mahasiswa. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsulbar, Muhammad Jamil Barambangi, menjelaskan bahwa Unsulbar kini memiliki sembilan fakultas dan lebih dari 14.000 mahasiswa aktif.
“Meski berada di daerah, mahasiswa kami mampu menunjukkan karakter dan moralitas yang setara dengan institusi besar di Indonesia,” ujarnya.
Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan hak asasi manusia yang fundamental.
Setelah kuliah umum, Wamenkumham melanjutkan kunjungan ke Kampung Nelayan Kelurahan Baurung. Kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi masyarakat pesisir.
Bupati Majene, Andi Syukri memaparkan statistik Kabupaten Majene yang memiliki luas wilayah 947,84 km², terdiri atas delapan kecamatan, 62 desa, dan 20 kelurahan, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Majene siap menjadi mitra strategis Kementerian HAM dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan. Bagi kami, menjaga laut sama dengan menjaga kehidupan, dan menghormati hak nelayan adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Baurung merupakan bagian dari upaya pemenuhan HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“ini menegaskan pentingnya perlindungan warga negara serta penghapusan segala bentuk diskriminasi. Karena itu, pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas pesisir,” ujarnya.
Kunjungan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan nilai-nilai HAM benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di wilayah terluar dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia.