MAMUJU – Bapenda Sulbar terus mematangkan kesiapan peresmian gedung kantor baru UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah melalui rapat koordinasi teknis yang digelar di ruang rapat Bapenda Sulbar, Rabu 18 Februari 2026.
Pertemuan tersebut mempertemukan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah, Kamaruddin, bersama Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar, didampingi Kasubid Teknologi Informatika, Rosianah M. Nadir. Mereka membahas detail kesiapan teknis menjelang peresmian gedung baru yang rencananya akan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Peresmian kantor baru UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur pelayanan pajak daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung misi pemerintahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas di seluruh daerah.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa peresmian kantor baru ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan simbol komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kehadiran gedung baru diharapkan mampu menghadirkan sistem layanan pajak yang lebih modern, tertib, dan nyaman, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Gedung baru ini harus menjadi wajah pelayanan yang lebih profesional, cepat, dan transparan. Kita ingin masyarakat merasakan langsung peningkatan kualitas layanan,” tegasnya.
Bapenda Sulbar menargetkan seluruh kesiapan teknis, mulai dari sarana prasarana, sistem layanan, hingga alur pelayanan masyarakat, telah rampung sebelum agenda peresmian dilaksanakan.
Dengan dimatangkannya persiapan ini, diharapkan peresmian kantor UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah nantinya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi titik awal penguatan pelayanan pajak daerah yang lebih efektif dan berdampak langsung pada optimalisasi PAD Sulawesi Barat. (Rls)
